masukkan script iklan disini
SK || KOTA CIREBON - Polemik unggahan media sosial Threads terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Arah Coffee, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, berujung pada ranah hukum. Menanggapi laporan kepolisian yang diajukan oleh Pengurus Karang Taruna Kota Cirebon atas dugaan pencemaran nama baik, kuasa hukum pemilik Arah Coffee akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
Kasus ini bermula dari sebuah unggahan di platform Threads pada periode Oktober-November 2026 yang menyorot aksi penertiban PKL di sekitar cabang Arah Coffee. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menyinggung adanya dugaan praktik pungli yang melibatkan oknum Karang Taruna dan sejumlah warung di sekitar lokasi.
Merespons hal ini, Pengurus Karang Taruna Kota Cirebon menyatakan keberatan keras. Frasa "oknum Karang Taruna" dalam unggahan tersebut dinilai telah membentuk persepsi negatif dan mencemarkan nama baik organisasi sosial kepemudaan di mata masyarakat. Merasa dirugikan, pihak Karang Taruna kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Terkait perkembangan ini, kuasa hukum Arah Coffee, Enjang Solihin, S.H menyampaikan pernyataan tertulis untuk meluruskan maksud dari unggahan klien mereka. Pihaknya menegaskan bahwa unggahan tersebut murni ekspresi pengalaman pribadi dan tidak ditujukan untuk menyerang institusi Karang Taruna secara keseluruhan.
"Pertama, kami ingin menegaskan bahwa klien kami tidak pernah memiliki maksud ataupun tujuan untuk menjatuhkan, merusak, maupun mencemarkan nama baik organisasi Karang Taruna atau pihak mana pun," ujar kuasa hukum Arah Coffee dalam keterangan resminya, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk ekspresi atas pengalaman pribadi klien terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh oknum yang dirasakan sebagai pungutan tidak semestinya dan menimbulkan ketidaknyamanan.
"Perlu kami tegaskan bahwa pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang berkaitan dengan oknum atau individu, dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi ataupun tuduhan terhadap seluruh organisasi Karang Taruna," tambahnya.
Lebih lanjut, kuasa hukum menyoroti bahwa dalam unggahan tersebut, kliennya sama sekali tidak mencantumkan identitas individu, nama pengurus, foto, maupun identitas spesifik organisasi atau wilayah tertentu yang dimaksud.
Meski menyatakan menghormati hak Karang Taruna untuk menyampaikan keberatan dan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, pihak Arah Coffee sangat berharap kasus ini tidak berlarut-larut di ranah publik.
"Kami memahami bahwa unggahan tersebut mungkin menimbulkan persepsi atau ketidaknyamanan bagi pihak tertentu. Namun, kami berharap persoalan ini dapat dilihat secara utuh berdasarkan konteks dan maksud dari pernyataan yang disampaikan," ungkapnya.
Pihak Arah Coffee secara terbuka mengajak agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. "Harapan kami sebagai kuasa hukum adalah agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah yang baik, secara proporsional, dengan tetap mengedepankan itikad baik dan tanpa merugikan atau mencederai kepentingan pihak mana pun."
Sebagai penutup, kuasa hukum Arah Coffee mengimbau semua pihak yang terlibat untuk menahan diri. "Kami juga berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperluas persoalan ini ke ruang publik sehingga tidak menimbulkan polemik yang semakin berkepanjangan," pungkasnya.
